Gezi rehberi Teknoloji Teknoloji
Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal “PEMANFAATAN APLIKASI DALAM MELAKUKAN KOORDINASI PENGAWALAN INVESTASI”
image

Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal “PEMANFAATAN APLIKASI DALAM MELAKUKAN KOORDINASI PENGAWALAN INVESTASI”

Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal “PEMANFAATAN APLIKASI DALAM MELAKUKAN KOORDINASI PENGAWALAN INVESTASI”
Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal “PEMANFAATAN APLIKASI DALAM MELAKUKAN KOORDINASI PENGAWALAN INVESTASI”
Kamis, 04 April 2019 | 10:33:am WIB / Dibaca : 5563 kali 

Pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal bertujuan untuk melakukan pengawalan proyek-proyek investasi prioritas di daerah dan untuk memberikan pemahaman penggunaan online platform dalam melakukan pengawalan investasi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah serta memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk berkonsultasi langsung dengan BKPM terkait kegiatan investasi. Adapun rangkaian kegitan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Talkshow mengenai  Koordinasi Pengawalan Investasi  dengan memanfaatkan aplikasi dan Tanya jawab yang dibawakan oleh Kepala BKPM (Thomas Trikasih Lembong) dan Country Head Facebook Indonesia (Sri Widowati).
  2. Bimtek Workplace by Facebook, Office 365 dan Cisco Webex dibawakan oleh Direktur Pengembangan Promosi BKPM dan Direktur Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
  3. Konsultasi dengan BKPM di ruangan masing-masing dengan pembahasan :
    1. Online Single Submission (OSS)
    2. PIPM & Perencanaan Penanaman Modal
    3. Promosi & Kerjasama Penanaman Modal
    4. Pemantauan Realisasi Investasi

Hasil pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai berikut :

  1. Permasalahan dan kendala dalam pengawalan investasi adalah :
  1. Belum ada metode untuk berinteraksi dengan seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga/Daerah secara efisien
  2. Belum ada metode untuk tracking progress perkembangan realisasi proyek tiap daerah
  3. Belum ada metode inteaksi yang transparan sehingga bisa dilakukan peers review, dimana setiap pengguna bisa memantau kinerja pengguna lain

Adapaun solusi yang ditawarkan dalam rangka pengawalan investasi dengan menggunakan 3 teknologi kekinian yaitu Workplace by Facebook, Office 365 dan Cisco Webex. Adapun pemilihan teknologi yang meanfaatkan gadget, karena saat ini gadget merupakan kebutuhan bagi manusia dan penggunaannya dapat dimaksimalkan utnuk sesuatu yang bermanfaat dalam hal pengawalan investasi. Selain itu Workplace ini aman untuk penyimpanan data.

  1. Konsultasi berkenaan dengan substansi permasalahan pada masin-masing bidang dilakukan secara terpisah dan dilakukan pembahasan masing-masing bidang, Adapun hasil yang perlu digaris bawahi adalah sebagai berikut :
  1. Online Single Submission (OSS)
    1. Penyempurnaan sistem OSS yang masih berjalan menyebabkan terjadinya perubahan fitur dan tampilan sistem OSS sehingga memerlukan penyesuaian dari user (pelaku usaha)
    2. Penggunaan KBLI dalam system terkendala :
      1. Terdapat kegiatan usaha yang belum diklasifikasikan KBLI-nya
      2. Terdapat bidang usaha yang belum ada izin dari K/L Pembina
    3. Kompleksitas perizinan dan variasi permasalahan dalam melakukan standarisasi, memerlukan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan
    4. Keterbatasan supplu data dari AHU Online menyebabkan perlunya dilakukan perekaman data secara manual di sistem OSS
    5. Kurangknya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan KBLI sebagai dasar klasifikasi bidang usaha untuk menerbitkan perizinan
    6. Kesiapan sistem di K/L/D untuk diintegrasikan ke dalam sistem OSS masih beragam
    7. Aspek kepastian hukum terhadap penyelenggaraan OSS di daerah
  2. PIPM & Perencanaan Penanaman Modal
  1. Saat ini terdapat 6 (enam) sektor prioritas yang didorong oleh Pemerintah Indonesia khusus dalam penanaman modal adalah infrastruktur (Ketenagalistrikan, jalan, rel kereta api, bandar udara, pelabuhan, dan lain-lain), industri manufaktur (Padat karya, orientasi ekspor, substitusi impor, dan industri hilirisasi), maritim (Termasuk perikanan dan cold storage), agrikultur, pariwisata (10 New Bali), dan industri lifestyle (ekonomi kreatif, ekonomi digital)
  2. Kegiatan pemetaan potensi daerah dilakukan untuk mengetahui keunggulan komparatif suatu daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam merencanakan pembangunan daerah dan menentukan strategi pembangunan daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi Adapaun Manfaat Pemetaan Potensi Daerah adalah :
  1. Menjadi Pedoman Pemerintah dalam Menentukan Kebijakan dalam Perencanaan Tata Ruang Serta Pembangunan Prasarana Fisik
  2. Menciptakan Efisiensi dan Produktivitas Sesuai dengan Kemampuan dan Kesesuaian Daerah
  3. Menjaga Keberlanjutan (sustainability)
  1. Promosi & Kerjasama Penanaman Modal
  1. Untuk promosi investasi ke depan menggunakan teknologi informasi seperti KOPIMANTAP, dimana potensi Ready to Offer (RTO), proyek investasi dan lain-lain di publikasikan di KOPIMANTAP oleh Kepala Dinas. Selanjutnya BKPM, Sekda dan Kepala DPMPTSP serta instansi terkait akan membentuk group utnuk sama-sama mengawal investasi proyek investasi tersebut.
  2. Untuk Bimtek OSS, BKPM siap mendukung dengan pola :
    1. Bimtek dilaksanakan di Ibukota Provinsi dengan melibatkan petugas perizinan di Kab/Kota.
    2. Sekiranya Pemprov tidak menyediakan anggaran utnuk narasumber, BKPM siap membantu menugaskan team dengan terlebih dahulu menyepakati jadwal/waktu pelaksanaan.
  3. Untuk lebih memahami OSS dan aspek lainnya, usahakan bias mengikuti kursus di Pusdiklat BKPM.
  1. Strategy yang dilakukan dalam upaya percepatan realisasi investasi
    1. Percepatan impor barnag melalui jalur hijau
    2. Pengawalan KLIK (Kemudahan Layanan Langsung Investasi Konstruksi
    3. Berkoordinasi dengan Pokja II berkenaan dengan hambatan regulasi
    4. Berkoordinasi dengan Pokja IV untuk pengambilan keputusan
    5. Melakukan MOU dengan POLRI
    6. Melakukan MOU dengan BIN
    7. Penetapan 10 besar proyek daerah
    8. Mendorong perusahaan untuk segera melaporkan LKPM

 


Tulis Komentar