PEKANBARU, DPMPTSP.RIAU.GO.ID - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Drs. H. Helmi D, M.Pd memimpin rapat mengenai Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) 2022. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Staf Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dan juga yang lainya. Selain itu, rapat ini juga dihadiri oleh perangkat daerah kabupaten/kota.
Pembahasan utama dari rapat ini adalah Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) 2022 yang mengarah pada Indikator Kinerja Utama OPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi.
Selain itu, dalam rapat ini DPMPTSP juga sangat berkomitmen dalam mewujudkan 2 dari Misi Provinsi Riau Tahun 2019-2024 antara lain :
1. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang prima Berbasis Teknologi Informasi
Seiring berjalannya waktu peningkatan nilai investasi pun semakin tinggi, untuk itu peningkatan investasi ini juga harus berdampak pada pendapatan daerah di provinsi Riau. Dan juga perusahaan investasi harus memiliki komitmen dalam pemberdayaan umkm dan BUMD provinsi dan kabupaten/kota. Pada rapat ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat di tarik.
a. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah DPMPTSP pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 bertujuan untuk menyelaraskan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, mempertajam indikator serta target Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah
b. Mensinerjikan Rancangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan Kebijakan serta Regulasi baru pasca UUCK No. 11 Tahun 2020
c. Memunculkan kembali Tim Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten/KotaSe-Provinsi Riau guna percepatan penyelarasan permasalahan di daerah.
