Realisasi Investasi Semester I Provinsi Riau Tahun 2024

Realisasi Investasi Semester I Provinsi Riau Tahun 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Realisasi Investasi Semester I Provinsi Riau telah mencapai  50,09 %  dan naik 8,25 % secara Y o Y

Pekanbaru, 1 Agustus 2024 – Dinas Penanaman Modal Provinsi Riau (DPMPTSP) Provinsi Riau kembali mempiblikasikan data realisasi investasi untuk periode Triwulan II (April - Juni) Tahun 2024 yang mencapai Rp 27,83  triliun, meningkat sebesar 17,1 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp 23,7  triliun dan naik sebesar 10,7 % jika dibandingkan dengan periode triwulan I 2024 sebesar Rp. 25,3 triliun. Capaian investasi periode triwulan II 2024 berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 22.291 orang.

Selama Triwulan II tahun 2024 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 21,8  triliun, meningkat sebesar  19,4 % dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 6,04 triliun mengalami kenaikan sebesar 9,48 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.

Secara Nasional Realisasi Investasi Triwulan II (April – Juni) 2023, Provinsi Riau berada di peringkat ke - 7, dengan nilai investasi sebesar  Rp. 27,83 triliun. Adapun untuk PMDN berada pada peringkat ke - 4 dengan nilai investasi sebesar Rp. 21,8 triliun dan PMA peringkat ke - 9 dengan nilai Investasi sebesar US $  402.9 juta atau sebesar Rp. 6,04 triliun, dengan nilai kurs pada triwulan  II 2023 adalah US$ 1 = Rp 15.000.

Selama periode Triwulan II Tahun 2024 realisasi investasi PMA dan PMDN di Provinsi Riau  sebesar Rp 27,83 triliun, berdasarkan lokasi DPMPTSP Provinsi Riau mencatat 5 (lima) besar Kabupaten/Kota kontributor penyumbang investasi (PMDN & PMA)  adalah sebagai berikut : Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 6,91 triliun atau  24,82 %; Kabupaten Bengkalis sebesar  Rp. 4,41 triliun atau 15,83 %; Kabupaten Kampar sebesar  Rp. 3,63 triliun atau 13,06 %; Kabupaten Siak sebesar Rp. 3,16 triliun atau 11,35 %; serta Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 2,62 triliun atau 9,40 %.

Selanjutnya 5 (lima) besar Negara asal penyumbang PMA selama  Triwulan II Tahun 2024, adalah sebagai berikut : Singapura sebesar US$ 289,344 juta atau 71,80 %; Malaysia sebesar US$ 773,002 juta  atau 12,79 %; Bermuda  sebesar US$ 41,198 juta atau 10,22 %; Philipina sebesar US$ 14,433 juta atau  3,58 %; dan Kepulauan Virgin Inggris sebesar US$ 2,644 juta atau  0,66 %.

Sedangkan 5 (lima) besar sektor usaha penyumbang  Realisasi investasi (PMDN & PMA) periode Triwulan  II  Tahun  2024 adalah sebagai berikut  : Kehutanan sebesar Rp 15,91 triliun atau 57,17 %;  Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp 4,41 triliun atau 15,86 %; Industri Makanan sebesar Rp 4,01 triliun atau 14,39 %; Industri Kertas dan Percetakan sebesar Rp 771,38  milyar atau 2,77 %; dan Listrik, Gas dan Air sebesar  Rp 605,19 milyar atau 2,17 %.

Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya untuk lebih meningkatkan peran UMK sebagai perwujudan pemberdayaan UMK, telah mendorong penerbitan NIB sebanyak 200 NIB mitra DPMPTSP Provinsi Riau hasil kolaborasi halal centre Provinsi Riau / BPJPH,  BBPOM Riau, Badan Standarisasi Nasional Provinsi Riau dan Disperindagkop Provinsi Riau. Selanjutnya untuk meningkatkan peran dunia usaha dalam meningkatkan peran UMK sebagai salah satu penyangga perekonomian Nasional, DPMPTSP Provinsi Riau telah mengaktualisasikan  program kemitraan melalui penandatanganan kesepakatan antara 20 Usaha besar dengan 30 UMK dengan nialai kesepakatan sebesar Rp. 22 milyar.

Akumulasi realisasi investasi PMA dan PMDN paeriode (Januari – Juni) atau Semester I tahun 2024 mencapai Rp. 53,13 triliun, sehingga capaian pada semester I Tahun 2023 telah mencapai 50,09 %,  jika dibandingkan dari target nasional realisasi investasi Tahun 2024 sebesar Rp.  106,07 triliun. Capaian realisasi investasi sebesar Rp. 53,13 triliun menempatkan Provinsi Riau pada peringkat 6 (enam) secara Nasional. Nilai  realisai investasi semester I Tahun 2023 sebesar Rp. 53,13 triliun  terdiri atas Realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 440,35 triliun, menempatkan Provinsi Riau pada peringkat ke 4 (empat) secara Nasional  dan realisasi invesatasi PMA sebesar US$ 852,07 juta atau setara dengan Rp. 12,78 triliun menjadikan Provinsi Riau berada pada posisi ke 7 (tujuh) sebagai penyumbang investasi PMA secara Nasional.

Berdasarkan lokasi DPMPTSP Provinsi Riau mencatat 5 (lima) besar kabupaten/kota kontributor penyumbang investasi (PMDN & PMA) selama periode (Januari – Juni) Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Kabupaten  Pelalawan sebesar Rp. 9,47 triliun atau  17,82 %; Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp. 8,28 triliun atau 15,59 %; Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 8,21 triliun atau 15,45 %;  Kabupaten  Siak sebesar Rp. 7,29 triliun atau 13,72 %; serta Kota Dumai sebesar Rp. 4,94 triliun atau 9,30 %.

DPMPTSP Provinsi Riau juga mencatat capaian realisasi investasi Asing periode (Januari – Juni) tahun 2024 sebesar US$ 852,07 juta atau setara dengan Rp. 12,78 triliun. Adapun lima besar Negara asal PMA yang berkontribusi dalam investasi asing adalah sebagai berikut : Singapura sebesar US$ 394,35 juta atau  46,28 %; Bermuda sebesar US$ 235,11 juta atau 27,59 %; Malaysia sebesar US$ 152,7 juta atau 17,92 %; Hongkong, RRT sebesar US$ 33,33 juta atau 3,91 % dan Philipina sebesar US$ 15,19 juta atau 1,78 %.

Sedangkan Lima sektor usaha dengan nilai realisasi terbesar untuk periode semester I (Januari – Juni) 2024, adalah sebagai berikut : Kehutanan sebesar Rp. 26,64  triliun atau  50,14 %; Industri Makanan   sebesar Rp. 9,33 triliun atau 17,56 %; Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp. 6,59  triliun atau  12,40 %; Industri Kertas dan Percetakan sebesar Rp. 3,99 triliun atau 7,53 %; serta Industri Kimia dan Farmasi sebesar Rp. 1,18 triliun atau 2,232 %.

Selanjutnya kami mengharapkan kepada seluruh stake holder untuk selalu menjaga kekompakan dalam memberikan layanan public, sehingga investasi selalu bertumbuh dengan harapan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

Kepala  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu