
DPMPTSP Provinsi Riau Gelar Rapat Konsolidasi Penetapan Potensi Unggulan Daerah dan Persiapan Penyusunan RUPM 2025–2029
Pekanbaru
- 12 Juni 2025. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau menggelar Rapat
Konsolidasi Penetapan Potensi Unggulan Daerah dan Persiapan Penyusunan Rencana
Umum Penanaman Modal (RUPM) 2025 - 2029 pada Kamis, 12 Juni 2025, bertempat
di Gedung Lancang Kuning Ruang Rapat Auditorium Lantai 8.
Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan investasi jangka menengah yang berlaku selama lima tahun ke depan. RUPM menjadi dokumen strategis yang memuat arah kebijakan, visi-misi, strategi pengembangan potensi unggulan, dan roadmap investasi daerah.
Dalam paparannya, tim perencana DPMPTSP menyampaikan pentingnya pengembangan hilirisasi industri dan kemandirian pangan sebagai fokus utama investasi ke depan. Beberapa komoditas unggulan Provinsi Riau seperti kelapa sawit, kelapa, karet, sagu, kopi, pinang, dan nenas menjadi perhatian utama dalam penyusunan RUPM.
DPMPTSP
Provinsi Riau juga menekankan perlunya peningkatan nilai tambah melalui
industrialisasi hingga produk akhir (downstream) serta penguatan kawasan
industri strategis. Sebagai informasi, Riau saat ini memiliki 287 pabrik kelapa
sawit, 14 industri minyak goreng, dan 3 industri biodiesel yang tersebar di
berbagai kabupaten/kota.
Selain
itu, dalam Triwulan I 2025, realisasi investasi Riau mencapai Rp 21,63 triliun
dengan dominasi investasi dalam negeri (PMDN), menjadikan Riau sebagai provinsi
dengan realisasi investasi terbesar ke-8 nasional dan peringkat ke-4 untuk
PMDN.
Rapat
konsolidasi ini juga menjadi sarana untuk merumuskan kebijakan kemitraan antara
pelaku usaha besar dan UMKM serta mendorong investasi hijau yang berkelanjutan,
selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah.
Melalui
kegiatan ini, DPMPTSP Provinsi Riau menunjukkan komitmennya untuk menyusun RUPM
yang aspiratif, partisipatif, dan berbasis potensi riil daerah, guna menarik
investasi berkualitas dan memperkuat struktur ekonomi daerah.