Header Image

Berita

DPMPTSP Riau Terima Kunjungan Konsultasi Pansus II DPRD Kabupaten Bengkalis Terkait Ranperda Penanaman Modal

DPMPTSP Riau Terima Kunjungan Konsultasi Pansus II DPRD Kabupaten Bengkalis Terkait Ranperda Penanaman Modal

Pekanbaru, 3 Juli 2025 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau menerima kunjungan konsultasi dari Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Bengkalis dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Kamis (03/07) di Ruang Rapat Ceria, Kantor DPMPTSP Provinsi Riau.

Rombongan yang berjumlah 30 orang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Septian Nugraha, SE., M.IP. Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi, penjelasan, serta masukan teknis dari Pemerintah Provinsi Riau, khususnya DPMPTSP, yang akan menjadi referensi dalam penyusunan regulasi daerah terkait penanaman modal di Kabupaten Bengkalis.

generated_image_1751528986_4229.webp

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan DPMPTSP Riau menyampaikan berbagai kebijakan, strategi, serta praktik terbaik penyelenggaraan penanaman modal yang telah diterapkan di tingkat provinsi, termasuk sinkronisasi regulasi dengan pemerintah pusat, mekanisme perizinan berbasis OSS-RBA, hingga upaya promosi investasi yang adaptif terhadap kebutuhan daerah.

Kegiatan berjalan dengan interaktif dan penuh antusiasme, dengan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh anggota Pansus II DPRD Bengkalis mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanaman modal. DPMPTSP Riau menyambut baik forum ini sebagai bentuk sinergi antar pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di Provinsi Riau, termasuk di Kabupaten Bengkalis.

generated_image_1751528986_5634.webp

Diharapkan hasil dari kunjungan konsultasi ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam proses penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Bengkalis, serta menjadi langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan investasi yang inklusif dan berdaya saing di wilayah tersebut.

TOP